 |
| . |
Jakarta | Kaltengmedia.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) terima penghargaan "Kategori Madya" pada Universal Health Coverage (UHC) Award 2024. Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan H. Deddy Winarwan menerima penghargaan tersebut bertempat di The Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan menerima penghargaan tersebut Penghargaan diterima berkat prestasi atas cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Barito Selatan yang mencapai lebih dari 98% persen dari 135.966 jiwa total penduduk berdasarkan data Dirjen Kemendagri Semester II Tahun 2023 dengan jumlah peserta yang berstatus aktif sebanyak 117.541 jiwa (86,45%).
Acara penyerahan penghargaan ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Maruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayan RI Muhadjir Effendy , Internasional Social Scurity Associoation (ISSA) Mohammmed Azman, Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran, para gubernur dan wali Kota, serta para pemangku kepentingan. Adapun Pj Bupati Barsel menghadiri langsung acara Universal Health Coverage (UHC) Award dengan didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Barito Selatan Yoga Prasetianto Utomo.
Terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) secara nasional tidak terlepas dari dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam memastikan seluruh mayarakat di wilayah setempat terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan yang diberikan dalam acara UHC Awards tersebut, dikatakan Ma’ruf Amin sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf Amin.
Wapres juga mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepesertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia, tetapi tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. “Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres, dan kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti melaporkan bahwa kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. “Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun. (Riz)
